` Portal DPMPTSP Kota Tangerang Selatan
20 September 2017
Breaking News

Tugas Pokok Dan Fungsi

URAIAN TUGAS MENURUT PERWAL 61 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

 

A. KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

  1. Dinas merupakan unsur pelaksana yang membidangi urusan penanaman modal.
  2. Dinas sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

B. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:

  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat;
  3. Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pengaduan;
  4. Bidang Penanaman Modal;
  5. Bidang Perizinan Pembangunan;
  6. Bidang Perizinan Ekonomi;
  7. Bidang Perizinan Kesejahteraan Rakyat;
  8. Bidang Perizinan Ketenagakerjaan;
  9. Bidang Perizinan Sosial Budaya;
  10. UPT; dan
  11. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, membawahkan:

  1. Subbagian Perencanaan;
  2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pengaduan sebagaimana dimaksud, membawahkan:

  1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan;       
  2. Seksi Dokumentasi, Data dan Informasi; dan
  3. Seksi Regulasi, Pengaduan dan Advokasi.   

 Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud, membawahkan:

  1. Seksi Promosi Daerah;     
  2. Seksi Fasilitasi dan Pengendalian Penanaman Modal; dan        
  3. Seksi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal.

Bidang Perizinan Pembangunan sebagaimana dimaksud, membawahkan:

  1. Seksi Pelayanan Perizinan Pembangunan;
  2. Seksi Verifikasi Perizinan Pembangunan; dan
  3. Seksi Penetapan Perizinan Pembangunan.

 Bidang Perizinan Ekonomi sebagaimana dimaksud, membawahkan:

  1. Seksi Pelayanan Perizinan Ekonomi;
  2. Seksi Verifikasi Perizinan Ekonomi; dan
  3. Seksi Penetapan Perizinan Ekonomi.

Bidang Perizinan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud, membawahkan:

  1. Seksi Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat;
  2. Seksi Verifikasi Perizinan Kesejahteraan Rakyat; dan
  3. Seksi Penetapan Perizinan Kesejahteraan Rakyat.

Bidang Perizinan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud, membawahkan:

  1. Seksi Pelayanan Perizinan Ketenagakerjaan;
  2. Seksi Verifikasi Perizinan Ketenagakerjaan; dan
  3. Seksi Penetapan Perizinan Ketenagakerjaan.

Bidang Perizinan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud, membawahkan:

  1. Seksi Pelayanan Perizinan Sosial Budaya;
  2. Seksi Verifikasi Perizinan Sosial Budaya; dan
  3. Seksi Penetapan Perizinan Sosial Budaya.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Kepala Dinas

  1. Kepala Dinas memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.
  2. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi: 
    • perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang perencanaan, pengembangan dan pengaduan, bidang penanaman modal, bidang perizinan pembangunan, bidang perizinan ekonomi, bidang perizinan kesejahteraan rakyat, bidang ketenagakerjaan, dan bidang perizinan sosial budaya;
    • perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran bidang bidang perencanaan, pengembangan dan pengaduan, bidang penanaman modal, bidang perizinan pembangunan, bidang perizinan ekonomi, bidang perizinan kesejahteraan rakyat, bidang ketenagakerjaan, dan bidang perizinan sosial budaya;
    • pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan penanaman modal;
    • pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas dilingkup Dinas;
    • pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang perencanaan, pengembangan dan pengaduan, bidang penanaman modal, bidang perizinan pembangunan, bidang perizinan ekonomi, bidang perizinan kesejahteraan rakyat, bidang ketenagakerjaan, dan bidang perizinan sosial budaya;
    • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas;
    • penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;
    • pembuatan peta potensi investasi;
    • penyelenggaraan promosi penanaman modal;
    • pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
    • pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu;
    • pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi;
    • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas; dan
    • pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sekretaris

  1. Sekretaris memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian, serta mengoordinasikan administrasi urusan penanaman modal.
  2. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi: 
    • pengoordinasian bahan penyusunan  perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup sekretariat dan Dinas;
    • pengoordinasian  penyusunan, perumusan  dokumen  perencanaan program dan anggaran di lingkup Dinas;
    • pelaksanaan penyusunan, perumusan dan analisa dokumen perencanaan program dan anggaran di lingkup sekretariat;
    • pengoordinasian pelaksanaan penelitian/asistensi/pembahasan program, kegiatan dan anggaran dengan Unit Kerja internal/kementerian/lembaga/ instansi terkait;
    • pengoordinasian penyusunan, perumusan dokumen pelaporan kinerja, program dan kegiatan serta pertanggung jawaban pemerintah lingkup sekretariat dan Dinas;
    • pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
    • pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan  monitoring dan evaluasi bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
    • pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan  capaian program dilaksanakan oleh Dinas;
    • pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan penatausahaan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan Dinas;
    • pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen catatan atas laporan keuangan Dinas;
    • pengoordinasian kesejahteraan pegawai, hukuman disiplin pegawai, permasalahan yang dihadapi pegawai yang berdampak pada kinerja pegawai dengan Unit Kerja/lembaga/instansi terkait;
    • pengoordinasian penyusunan dan analisa  kebutuhan pegawai/pengadaan barang/pemeliharaan aset dinas/perjalanan dinas/penyelenggaraan rapat Dinas;
    • pengoordinasian penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar komptensi jabatan di lingkup Dinas;
    • pengoordinasian hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada lingkup Dinas;
    • pengelolaan barang milik daerah, arsip dan hubungan masyarakat;
    • pengoordinasian penyediaan data dan dokumentasi serta informasi publik;
    • pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Dinas;
    • pelaksanaan penyusunan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkup tugas Subbagian Perencanaan, Keuangan serta Umum dan Kepegawaian;
    • pengoordinasian dan penyampaian hasil pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkup dinas kepada Kepala Dinas; dan
    • pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kepala Subbagian Perencanaan

Kepala Subbagian Perencanaan memiliki tugas:

  • menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup urusan perencanaan meliputi program, evaluasi dan pelaporan di lingkup Dinas;
  • memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan Dinas;
  • menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/dokumen perencanaan program dan kegiatan serta anggaran meliputi Daftar Rencana Program dan Kegiatan, Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkup Subbagian Perencanaan dan Dinas;
  • mengkoordinir penelitian/asistensi/pembahasan program, kegiatan dan anggaran meliputi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  • memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen  Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban di lingkup Dinas;
  • menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan dokumen Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja, Laporan dan melakukan evaluasi Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban di lingkup Dinas;
  • menyiapkan bahan dan dokumen pendukung pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Subbagian Perencanaan;
  • memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan di lingkup Dinas;
  • menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan di lingkup Subbagian Perencanaan dan Dinas;
  • menghimpun data dan dokumentasi serta informasi publik;
  • melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Perencanaan;
  • menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbagian Perencanaan;
  • menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Perencanaan; dan
  • melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas

Kepala Subbagian Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan memiliki tugas:

  • menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria bidang urusan keuangan di lingkup Dinas;
  • menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran pada Subbagian Keuangan;
  • menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada Subbagian Keuangan;
  • menyiapkan jadwal rencana pengajuan kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan di lingkup Subbagian Keuangan dan Dinas;
  • menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbagian Keuangan;
  • menyelenggarakan penatausahaan keuangan di lingkup Dinas;
  • melaksanakan pemungutan dan penagihan retribusi di lingkup Dinas;
  • melaksanakan pencatatan, menerbitkan Surat Setoran Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, dan verifikasi piutang;
  • menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan di lingkup Subbagian Keuangan dan Dinas;
  • menghimpun/menyusun/menganalisa/merumuskan/dokumen pelaporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan di lingkup Dinas;
  • menghimpun/menyusun /menganalisa/merumuskan/dokumen catatan atas laporan keuangan di lingkup Dinas;
  • mengoordinasikan laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan kepada Unit Kerja/Perangkat Daerah terkait;
  • melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Keuangan;
  • menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan 
  • melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas:

  • menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  • menyiapkan bahan perencanaan program dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  • menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  • melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  • menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  • melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
  • melaksanakan pelayanan kerumahtanggaan;
  • melaksanakan pengadaan dan  pengelolaan barang milik daerah;
  • melaksanakan pengadaan dan pencatatan kebutuhan perlengkapan kantor barang pakai habis;
  • melaksanakan kehumasan dan informasi publik;
  • melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
  • melaksanakan peningkatan kemampuan dan kapasitas pegawai;
  • melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan lingkup Dinas;
  • melaksanakan pelayanan dan pengelolaan perjalanan dinas;
  • menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  • menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  • melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pengaduan

  1. Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pengaduan memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan perencanaan dan pengembangan penanaman modal, inovasi pelayanan, pengelolaan data dan informasi penanaman modal perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi, pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi pelayanan, perumusan kebijakan/regulasi, dan pengelolaan pengaduan masyarakat, serta advokasi permasalahan hukum.
  2. Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan  dan Pengaduan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:
    • pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup bidang Bidang Perencanaan Pengembangan  dan Pengaduan;
    • perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang Bidang Perencanaan Pengembangan  dan Pengaduan;
    • pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Bidang Perencanaan Pengembangan  dan Pengaduan;
    • pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Bidang Perencanaan Pengembangan  dan Pengaduan;
    • pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup bidang Bidang Perencanaan Pengembangan  dan Pengaduan;
    • pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkup Seksi Perencanaan dan Pengembangan, Seksi Dokumentasi Data dan Informasi, dan Seksi Regulasi, Pengaduan dan Advokasi;
    • pengoordinasian pelaksanaan perencanaan dan pengembangan penanaman modal dan inovasi pelayanan;
    • pengoordinasian pelaksanaan perencanaan target perolehan retribusi atas obyek izin yang dipungut retribusi;
    • pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi penanaman modal perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi;
    • pengoordinasian pelaksanaan perumusan kebijakan/regulasi penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
    • pengoordinasian pengelolaan pengaduan masyarakat;
    • pengoordinasian advokasi permasalahan hukum;
    • pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pengaduan; dan
    • pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan memiliki tugas:

  • menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
  • menyusun perumusan dan  pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi Perencanaan dan Pengembangan ;
  • melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Perencanaan dan Pengembangan;
  • melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
  • melaksanakan perencanaan dan pengembangan inovasi pelayanan;
  • melaksanakan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perizinan di lingkup Dinas maupun dengan instansi lain;
  • melaksanakan pengkajian dan analisa permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan iklim penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  • melaksanakan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;
  • melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur pelayanan;
  • menyelenggarakan survei atas indeks kepuasan masyarakat terhadap jenis pelayanan yang dilaksanakan Dinas;
  • melaksanakan perencanaan target perolehan retribusi atas obyek izin yang dipungut retribusi;
  • melaksanakan perumusan kebijakan/regulasi dalam rangka perencanaan dan pengembangan penanaman modal dan inovasi pelayanan;
  • menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
  • menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengembangan; dan
  • melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.