` Portal DPMPTSP Kota Tangerang Selatan
15 Agustus 2018
Breaking News

KPK: Perizinan di Banten tiru kinerja PTSP Kota Tangsel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kepala Satuan Tugas Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Asep Rahmat Suwandha, mengajak seluruh DPMPTSP Provinsi Banten melakukan reformasi pelayanan perizinan berbasis online .

Hal ini dikemukakan Asep saat menghadiri pertemuan dengan sejumlah DPMPTPSP Provinsi Banten  di komplek Gedung Pemerintahan Propensi Banten, Ciceri, Serang, Banten, Selasa (14/10).

Asep Rahmat Suwandha

“Pelayanan perizinan sangat dibutuhkan masyarakat, maka KPK dalam hal ini sangat fokus kuat mendorong DPMPTSP di Provinsi Banten melayani masyarakat dengan baik dan transparan, salah satunya melalui sistim online, agar masyarakat dapat langsung mengkases,  seperti yang sudah dilakukan disalah satu kota di Provinsi Banten, yaitu Kota Tangsel,” kata Asep.

Tidak hanya itu Asep juga memerintahkan agar kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Banten mengikuti kinerja DPMPTSP Kota Tangsel.

“Dari perizinan yang ada di Provinsi Banten jika kita lihat pada tabel layar monitor dan tajuk rencana tindak lanjut kegiatan RLT DPMPTSP Provinsi Banten,  18 September 2017. Dari perizinan data Provinsi Banten, Tangsel paling banyak melayani perizinan online yaitu sebanyak 136 perizinan dibanding daerah lainnya, diantaranya  jumlah izin kewenangan daerah (IKD) 136 , jumlah izin yang telah dilimpahkan PTSP sebanyak 136, informasi jenis izin Tanpa Login ( IJTL )136, diikuti yang lainya diantaranya informasi biaya (IB)  informasi waktu (IW) pendaftaran online (PO), pengaduan online (Pengon),tracking,  perrmohonan izin (PI) E signature (Es) pencantuman Nilai Retribusi. (PNR) yang semua sudah online sebanyak 136 pelayanan online,” terangnya

Lanjut Asep sementara di Kota Serang jumlah izin kewenangan daerah 103 , jumlah izin yang dilimpahkan PTSP 81 untuk data lainnya belum , Kabupaten Tangerang izin kewenangan daerah 100 , izin yang telah dilimpahkan PTSP 58. IJTL 29, IB 29, IW 28 pendaftaran online belum ada,  pengaduan online  28, tracking (ada), permohonan izin ( belum ada) E- signature (belum ada) , pencantuman nilai retribusi belum (ada) .

“Data  Kabupaten Serang, 153 izin kewenangan daerah, 79 izin yang dilimpahkan PTSP , IJITL 2, IB 153, IW 153 , pendaftaran Online (PO)  2, pengaduan online (ada),  dan sisanya belum ada. Kota Tangerang 56 izin kewenangan daerah, izin yang dilimpahkan PTSP 36, IJITL 36 ,IB IWPO 3, PO 36, PO 20, tracking (ada), PI 20, E-s (belum ada ) ,PNR (ada). Lebak IKD 36 ,IDPTSP 44,IJTL 39, IB 35, IW 6 ,PO (ada), Pengon 6, Tracking PI (ada),E-s belumada, dan PNR (ada), Kota Cilegon IKD 183, izin yang dilimpahkan PTSP  111, IJTL  50, IB 50, PO 50, Pengaduan Online belum ada, Tracking ada sementara lainnya belum ada.

KPK berharap tahun 2018 perizinan di Provinsi Banten sudah semuanya sudah berbasis online.

“Dalam pandangan kami, dalam hal ini KPK memandang DPMPTSP Kota Tangsel dengan perizinan onlinenya dapat ditiru daerah lain dan dapat mensharing sesuatu yang lebih kepada daerah lainnya di Provinsi Banten , kami KPK telah mendorong Kota Tangsel untuk memberikan simulasi perizinan onlinenya sehingga frum ini dapat berjalan dengan baik,” tandasnya.

DPMPTSP Kota Tangsel

Sementara itu, di tempat yang sama Kepala Dinas DPMPTSP Kota Tangsel Bambang Noercahyo pada forum mengatakan sangat berterimakasih pada  Wali Kota Tangsel dan yang terus mendorong kinerja DPMPTSP Kota Tangsel, termasuk apresiasi  dari KPK .

“Alhamdulillah berkat semangat yang diberikan oleh Wali Kota dan cubitan dari KPK agar semua perizinan di DPMPTSP berbasis online maka, dalam dua minggu kami bekerja keras sehingga kami sudah dapat merampungkan semua perizinan di DPMPTSP Kota Tangsel melalui online sebanyak 136 perizinan. Kami berharap DPMPTSP Kota Tangsel ke depan akan lebih baik lagi dimana kita akan melengkapi dengan alat pendukung aplikasi agar memudahkan dalam pekerjaanya sehingga akan lebih berhemat dan memangkas anggaran lainnya, karena dengan perizinan online kami DPMTSP Kota Tangsel ke depan tidak akan ada lagi biaya sewa ruang sebagai penyimpanan arsip.” Kata Bambang Noercahyo.

“Dengan perizinan online maka akan lebih memangkas biaya sewa ruang karena kami DPMPTSP Kota Tangsel masih menggunakan sewa ruang data akan secara otomatis tersimpan dalam file tanpa harus ada data fisik,” jelasnya.

Masih menurut Bambang terkait rekomendasi sebagai syarat dasar terbitnya suatu izin  ke depan DPMTPSP Kota Tangsel sudah membentuk tim kajian lapangan dan tim kajian teknis sejak 18 Oktober 2017, maka tidak akan ada lagi rekomendasi teknis karena seluruh produk rekomendasi akan dikaji oleh tim kaji teknis yang saat ini sudah di bentuk oleh Wali Kota.

“Tim kaji teknis bersifat mengikat dan tidak ada lagi kaitannya dengan kepala dinas tim kaji teknis mempunyai kuasa penuh dalam keputusannya dan ada 95 jenis izin dalam tim kaji teknis salah satu diantaranya adalah permohonan izin mendirikan bangunan atau IMB,”pungkasnya

SUMBER