Tangerang Selatan – Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengimbau masyarakat serta pelaku usaha untuk mengurus dokumen K3PR nonberusaha maupun P3PR sebelum mulai mendirikan bangunan di wilayah Tangsel. Kebijakan ini diterapkan guna memastikan kesesuaian lokasi pembangunan dengan Rencana Detail Tata Ruang kota sekaligus memberikan kepastian hukum yang sah secara legal.
Untuk diketahui KKPR NonBerusaha adalah dokumen perizinan dasar yang menyatakan kesesuaian rencana pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR) yang berlaku untuk kegiatan yang tidak bersifat komersial atau usaha. Dokumen ini sangat diperlukan sebagai kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Tangerang Selatan khusus untuk kegiatan nonberusaha. Dokumen K3PR nonberusaha ini wajib dimiliki oleh pihak yang ingin membangun:
- Tempat hunian atau rumah tinggal
- Tempat ibadah, yayasan pendidikan, sosial, maupun keagamaan
- Fasilitas umum yang bersumber dari dana APBN/APBD
- Fasilitas publik yang bersumber dari dana CSR Perusahaan
K3PR nonberusaha menjadi dokumen persyaratan untuk mengajukan Keterangan Rencana kota (KRK).
· Output: SK izin K3PR Nonberusaha
· Masa berlaku: 3 tahun sejak diterbitkan
· Biaya: tidak dipungut pajak/retribusi
Berbeda dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (P3PR) diperuntukkan khusus bagi kegiatan berusaha. P3PR berfungsi sebagai syarat wajib untuk mengurus izin usaha melalui sistem OSS sekaligus pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Keberadaan K3PR dan P3PR menjadi fondasi awal yang mutlak dipenuhi dalam proses pengurusan KRK maupun PBG.
Kepemilikan dokumen K3PR nonberusaha dan P3PR memiliki urgensi tinggi yang berdampak langsung pada legalitas serta keberlangsungan properti Anda. Tujuan utama dari penerbitan dokumen ini meliputi:
- Kesesuaian Tata Ruang: Memastikan rencana bangunan dilahan yang tepat dan harmonis sesuai Rencana Detail Tata Ruang Kota Tangerang Selatan.
- Kepastian Hukum: Memberikan jaminan serta perlindungan hukum yang legal atas lokasi bangunan yang didirikan.
- Pengendalian Wilayah: Mencegah adanya pembangunan yang kurang tepat atau yang melanggar ketentuan zonasi wilayah.
Untuk Informasi Lebih Lengkap Kalian Bisa Langsung Kunjungi WebSite (SIMPONIE): https://simponie.tangerangselatankota.go.id/perijinan/view/4d85834e0f2df8b4bccaf00901384eca209da5e5/469
