Berita

Urus Izin PAUD Hingga Bimbel Bebas Ribet, DPMPTSP Tangsel Buka Panduan Berkas Wajib di SIMPONIE

TANGERANG SELATAN – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan mempublikasikan panduan ceklis berkas wajib untuk pengurusan Izin Operasional Pendirian Sekolah. Panduan ini dihadirkan untuk membantu para pemilik Yayasan, pendiri PAUD, TK, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), hingga Bimbingan Belajar (Bimbel) agar proses perizinan di portal SIMPONIE berjalan lancar tanpa kendala berkas ditolak.

Rabu, 23 Sep 2026

2 1

Berita

Urus Izin Sekolah di Tangsel Lebih Praktis dan Gratis Melalui SIMPONIE

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan mempermudah pengurusan Izin Operasional Sekolah dan lembaga pendidikan melalui portal digital SIMPONIE (simponie.tangerangselatankota.go.id). Layanan ini mencakup sektor pendidikan formal dan non-formal skala daerah, seperti PAUD, TK, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), PKBM, hingga Bimbingan Belajar (Bimbel).

Senin, 21 Sep 2026

65 2

Info Kegiatan

Dorong Legalitas UMKM, DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Gelar Pendampingan NIB melalui program JOSS

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan menggelar kegiatan Roadshow Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para pelaku UMKM di Kelurahan Lengkong Karya pada Rabu, 16 September 2026. Melalui aksi program JOSS ini, pelaku usaha mikro mendapatkan kemudahan dan kepastian hukum secara gratis guna mendukung pengembangan bisnis lokal.

Kamis, 17 Sep 2026

36 4

Berita

Pasang Papan Nama Usaha Ternyata Tak Perlu Izin? Ini Syaratnya!

Papan nama usaha atau profesi dapat dikecualikan dari Izin Penyelenggaraan Reklame jika memenuhi ketentuan ukuran, lokasi, dan isi. Untuk ketinggian 0–8 meter, luas maksimal 1 m², dengan batas lebih besar pada ketinggian berikutnya. Papan nama juga tidak boleh mencantumkan merek produk komersial.

Selasa, 08 Sep 2026

69 3

Berita

Jangan Asal Pasang Reklame Pahami Bedanya Reklame Permanen dan Non-Permanen

Pemkot Tangerang Selatan mewajibkan seluruh pelaku usaha mematuhi aturan izin reklame permanen (berlaku 1 tahun & dapat diperpanjang) guna menjaga estetika kota, tata ruang, dan pajak daerah. Jenis Reklame: Billboard, Videotron, Megatron, dan Neon Box/Papan Merek.

Senin, 07 Sep 2026

51 1

Berita

Tak Perlu Menunggu Lama, K3PR Nonberusaha Terbit Maksimal 1 Hari Kerja

Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyediakan layanan K3PR Nonberusaha melalui SIMPONIE dengan waktu penerbitan maksimal 1 hari kerja, selama dokumen lengkap dan benar. Prosesnya meliputi pendaftaran, verifikasi berkas, penerbitan izin, serta pengunduhan dokumen secara online. Pendaftaran sebelum pukul 12.00 WIB dapat diterbitkan pada hari yang sama.

Selasa, 01 Sep 2026

148 6

Berita

Mau Bangun Rumah atau Usaha di Tangsel? Wajib Memahami K3PR NonBerusaha dan P3PR!

Pemkot Tangsel mengimbau masyarakat melengkapi dokumen tata ruang sebelum mendirikan bangunan demi jaminan legalitas dan kesesuaian zonasi: K3PR NonBerusaha: Khusus hunian & fasilitas umum (Gratis/Rp0, masa berlaku 3 tahun) sebagai syarat pengajuan KRK. P3PR: Khusus kegiatan bisnis/komersial sebagai syarat wajib izin usaha via OSS & pengurusan PBG.

Senin, 31 Agt 2026

110 1

Berita

Mau Mengajukan KRK? Berikut Alur Pengajuannya;

Pengajuan Keterangan Rencana Kota (KRK) dapat dilakukan secara online melalui SIMPONIE. Pemohon cukup membuat akun, memilih layanan KRK, mengisi data, dan mengunggah dokumen persyaratan yang lengkap dan benar. Proses pelayanan meliputi verifikasi berkas, peninjauan lapangan, penerbitan, hingga penyerahan dokumen. Status pengajuan dapat dipantau melalui menu Cek Status, dengan waktu pelayanan maksimal 28 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar.

Kamis, 27 Agt 2026

210 0

Berita

Bikin KRK Dimana sih? Lewat Website SIMPONIE Aja!

KRK Tangsel Online Layanan: Gratis via Simponie (max 28 hari kerja). Syarat 7 Dokumen: KTP, PBB berjalan, NPWP, Surat Pernyataan, Bukti Tanah, Tapak AutoCAD, NIB/K3PR. Ketentuan: 1 NIK bisa >1 KRK. Lahan waris wajib surat ahli waris. Ubah peruntukan butuh KRK baru. Penyebab Ditolak: Berkas tak lengkap, tunggakan PBB, data sertifikat beda, atau lokasi di zona larangan (hijau/sempadan).

Rabu, 26 Agt 2026

120 0